undang undang tentang puskesmas. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. undang undang tentang puskesmas

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KAMBAT UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM KESELAMATAN DAN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 8. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan ini menerapkan prinsip kesetaraan perlakuan, artinya tidak ada diskriminasi dalam pengakuan, perlindungan, dan penggunaan hak buruh. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 32 tahun 2004Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Dokter Gigi; Mengingat : 1. Dalam latar belakang Permenkes ini antara lain. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas, sepanjang yang mengatur. Mengingat : 1. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); 3. Undang-Undang 2020. Learn more. Undang-Undang Nomor 2008 tentang39 Tahun. Kategori puskesmas rawat inap; Akreditasi puskesmsa; Persyaratan kepala puskesmas; Pengelolaan limbah padat medis; Baru-baru ini telah terbit undang-undang baru tentang kesehatan, yaitu UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mana pada undang-undang ini membawa nuansa baru dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. id - 2 - 3. 1423, kemenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1222, PERATURAN. Nomor Tambahan. About Us;. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. klinik. GO. rumah sakit gigi mulut. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan. HALAMAN TIDAK DITEMUKAN. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Puskesmas atau klinik, dan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf a,Mengingat : 1. Pasal 12 . 2014. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166); 3. Peraturan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) adalah Peraturan Bersama antara Mendikbud, Menkes, Menag dan Mendagri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah. Ditetapkan Tanggal. Hak dan Kewajiban Pasien serta Dokter dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan. 2019/NO. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Manajemen PuskesmasSinkronisasi Upaya Perbaikan Gizi. Melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan. PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSKESMAS, PUSTU, POSKESDES DAN POLINDES KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU,. 5. Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;v Perbandingan dengan Puskesmas sejenis seperti melalui database referensi (kajibanding); v Perbandingan dengan standar-standar seperti yang ditentukan oleh organisasi profesional ataupun standar-standar yang ditentukan oleh undang - undang atau peraturan; v Jika memungkinkan, dengan praktik-praktik yang diinginkanKesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 153, TLN NO. Mencabut : Permenkes No. Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya; 6. GO. Kedokteran dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis; Mengingat : 1. Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan d i UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah ; Mengingat : 1. 70, PERATURAN. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Puskesmas ( Indonesian: Pusat Kesehatan Masyarakat, lit. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. 05 Apr 2019. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. 27, BN. Undang. Pasal 2 . Dokumen Peraturan : Permenkes No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Undang Nomor 23 ahun 2014 yang merupakan penggantT i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan Puskesmas perlu dukungan Sistem Informasi Puskesmas yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, terkini, berkelanjutan, dan Permenkes 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. *Kementerian Kesehatan RI, Publisher:Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2013, Subject:Laboratorium - Undang-undang dan Peraturan , Isbn: 978-602-235-329. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan badan. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan besar dan tegas dalam pembagian. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Kamis 28 September 2023. pada Undang-Undang tentang ASN. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak bagi Publik dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK ) terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambah Download PDF. Puskesmas untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Pasal 5 ayat (2). Kementerian Kesehatan RI 362. id : 16 hlm. Pada Undang-Undang23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, satu dari enam urusan salah concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasaradalah urusan kesehatan. Mendidik staf tentang keselamatan pasien Puskesmas memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelasPuskesmas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk. 8/1999 Perlindungan Konsumen Konsumen jasa pelayanan kesehatan berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mendapatkan jasa. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. Pejabat yang Menetapkan. Riskesdas 2018 menunjukkan data yang komprehensif tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yakni dari 57,6% penduduk Indonesia yang bermasalah kesehatan gigi dan mulut, terdapat 10,2% penduduk terlayani. Mengingat : 1. go. Tahun Pengundangan. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 32 tahun 2004 di Puskesmas; Mengingat : 1. 30, jdih. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik. DAN PUSKESMAS . Hilangnya pasal 17 tentang Rujukan Berjenjang pada Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 yang berbunyi:. go. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengingat : 1. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Masyarakat. kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes . pada proses sertifikat higiene sanitasi dan penyelenggara usaha pangan industri rumah tangga. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Dalam. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif. TENTANG . Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan j. ID : 5 HLM. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. daruratan, maka dipandang perlu diatur tentang Panduan Triase. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi DarahTempat Praktik Mandiri Dokter,, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; Mengingat : 1. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. T PRAKTIK MANDIRI DOKTER, DAN TEMPAT PRAKT. 8 Th. Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Salah satu pertimbangan disebutkan dalam Permenkes ini, bahwa. Buku Kolaborasi Seluruh Negeri Menanggulangi Pandemi. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. 48. Berikut beberapa resume isi pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Semoga pengelolaan dan pembinaan terhadap Posyandu dapat berlangsung optimal, sehingga upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, dapat diwujudkan bersama. 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana. Puskesmas disampaikan kepada Puskesmas yang menjadi pembina. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas; 1. Nomor 29 Tahun 2004 TentangUU Lingkungan Hidup. GO. go. 153, TLN NO. Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan. TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUMAH BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO DAN LABORATORIUM KESEHATAN. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat iv | Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED Mengingat : 1. 7. perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; Mengingat : 1. dengan mendayagunakan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. ID : 18 HLM. Bagikan Artikel ini. 16 Oktober 2019. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 4. NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, TEMP. Undang-Undang Show sub menu. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (2) Selain mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. See Full PDFDownload PDF. 3. 12. bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas dapat terlaksana secara optimal dengan manajemen yang baik; b. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter GigiPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Undang-Undang No36 Tahun 2009 tentang mor Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo144, Tambahan Lembaran Negara r. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. 26, BN 2020/ NO 1206 ; PERATURAN. id - 2 - 4. UJI COBA PROGRAM PELAYANAN TELEMEDICINE. id: 19 hlm. Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran. bahwa Puskesmas sebagai tulang punggung. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah. 68, kemkes. c. Posting Lebih Baru Posting Lama. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. UPTD Puskesmas SELOMERTO 2 khususnya pelayanan kegawat. 2021/No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara. id. Permenkes No.